Kabar Kalsel - Kesempatan bertemu dengan Ir. H. Asfihani  anggota komisi VII DPR RI usai seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup di Hotel A Banjarmasin rupanya tidak disia-siakan Ambar Pertiwi dan Zainudin untuk "curhat" masalah kerusakan lingkungan khususnya hutan di Kalsel. Bagi perempuan yang telah dikukuhkan sebagai Duta Bekantan ini, kerusakan lingkungan merupakan masalah serius yang dapat mengancam dan jika dibiarkan dapat berdampak pada punahnya berbagai jenis flora dan satwa tak terkecuali Bekantan. 

Curhatan tersebut rupanya ditanggapi antusias oleh Ir. H. Asfihani, Ia mengaku sangat senang dan bersyukur dengan adanya Duta Bekantan dan Komunitas Sahabat Bekantan di Kalsel yang merupakan duta dan komunitas pertama dan satu-satunya di Dunia. Asfihani juga berharap Ambar dan kawan-kawan  tidak sungkan-sungkan untuk melapor jika menemukan aktifitas perusahaan yang merusak lingkungan khususnya habitat bekantan.

Laju alih fungsi hutan dan kawasan oleh oknum yang tidak mempedulikan keseimbangan ekosistem memang semakin memprihatinkan. Di Kuala Lupak, Tabunganen Barito Kuala misalnya,  pembukaan lahan tambak membuat keberadaan hewan yang menjadi Maskot Kalsel ini terdesak keluar dari kawasan konservasi untuk mencari makan. 

Di Pulau Kembang, populasi "Proboscis Monkey" di perkirakan tidak lebih dari 10 ekor. Sayang di Pulau yang merupakan salah satu objek wisata cukup populer dengan Kera abu-abu (Macaca fascicularis) kerap menjadi tambatan tongkang batu bara, yang mungkin menjadi  penyebab sulitnya perkembangan populasi Bektantan di kawasan ini. 

Menurut Ambar, Bekantan memang terkenal sebagai hewan pemalu, berbagai aktifitas manusia yang bersinggungan dengan habitat mereka pasti akan mempengaruhi kawanan hewan ini. Karenanya semua ancaman dan gangguan tersebut harus diminimalisir. Untuk itulah Duta dan Sahabat Bekantan dikukuhkan salah satunya untuk membantu pemerintah dalam hal sosialisasi dan kegiatan pelestarian.

"Nasib Bekantan adalah tanggung jawab kita bersama, Kami berharap pemerintah bisa lebih tegas dan  tidak mudah mengeluarkan izin alih fungsi hutan kepada pengusaha jika memang belum cukup layak." ujar Ambar.